Penandatanganan Pakta Integritas 2023

Blora, Bertepatan dengan pelaksanaan apel pagi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas dan Penandatanganan Komitmen Bersama untuk Membangun Zona Integritas Menuju WBK.

Penandatangan Pakta Integritas tersebut merupakan salah satu komitmen seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora dalam membangun lingkungan kerja yang bersih, berintegritas dan melayani.

Adapun hal-hal yang harus diwujudkan oleh seluruh ASN Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora sesuai Pakta Integritas, antara lain adalah :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (Conflict of Interest) dalam melaksanakan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Kabupaten Blora serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Menggunakan, mengamankan, memelihara, dan menatausahakan aset daerah secara efektif dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada momentum tersebut, juga dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama Badan Kepegawaian untuk Membangun Zona Integritas Menuju WBK oleh seluruh ASN Badan Kepegawaian Daerah. Hal tersebut merupakan komitmen Badan Kepegawaian Daerah Kabuapten Blora untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme, menerapkan sistem manajemen anti suap, serta membangun keterpaduan sistem pelayanan publik yang terintegrasi dengan mengacu pada proses bisnis (*).