HATI – HATI UPAYA PENIPUAN TERHADAP PELAMAR CPNS PEMERINTAH KABUPATEN BLORA OLEH PIHAK/OKNUM YANG MENAWARKAN ATAU MENJANJIKAN DAPAT DITERIMA MENJADI CPNS DENGAN MEMINTA IMBALAN TERTENTU

SISTEM MERIT PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RAIH PREDIKAT BAIK

07 Desember 2023  |  dibaca 1033 kali  |  Administrator  |  Berita   Cetak




 

Blora – Kabupaten Blora meraih Anugerah Meritokrasi 2023 yang diselenggarakan oleh Komisi Aparatur Negara (KASN). Penghargaan diterima oleh Bupati Blora H. Arief Rohman, S.IP, M.Si, yang didampingi Kepala BKD Drs. Heru Eko Wiyono,M.Si di Kraton Grand Ballroom, Yogyakarta Marriot Hotel, Kamis (7/12/2023).

Anugerah meritokrasi diberikan oleh KASN untuk mengapresiasi Instansi Pemerintah yang mencapai hasil penilaian Sistem Merit kategori baik (untuk pertama kali) dan peningkatan menjadi kategori sangat baik. Kabupaten Blora pada tahun 2023 untuk pertama kalinya meraih poin 261,5 dengan predikat baik, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan poin 148 atau kategori buruk. Raihan ini menjadi salah satu bukti komitmen Pemkab Blora dalam melaksanakan penataan manajemen aparatur sipil negara guna mendukung reformasi birokrasi di lingkungan Pemkab Blora.

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Prof. Agus Pramusinto mengatakan, Anugerah Meritokrasi tersebut bentuk apresiasi tinggi terhadap instansi pemerintah yang telah berhasil menerapkan sistem merit. Pihaknya berharap acara ini dapat mendorong konsistensi dalam menerapkan sistem merit agar terus terjaga.

“Keberhasilan ini merupakan buah dari kerja keras seluruh jajaran, yang berkomitmen terus melakukan perbaikan manajemen ASN-nya, dan juga merupakan hasil dari komitmen untuk terus berkoordinasi dan berkolaborasi melakukan pembinaan dengan KASN dalam menerapkan sistem merit” kata Agus.

Sementara itu, Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Abdullah Azwar Anas, S.Pd., S.S., M.Si memberikan apresiasi kepada segenap instansi pemerintah yang telah berhasil mendapatkan predikat “Sangat Baik” dan “Baik” dalam mengimplementasikan sistem merit.

“Setiap instansi pemerintah harus memastikan sistem merit berjalan dan diawasi secara optimal dalam setiap kebijakan dan manajemen ASN melalui instrumen yang ada dan melalui digitalisasi, terutama untuk memastikan penataan karier ASN dapat berlangsung profesional.”

“Kami juga mengharapkan komitmen pimpinan sebagai pejabat pembina kepegawaian untuk mewujudkan manajemen ASN yang berbasis sistem,” tegas Menteri Anas.

Menteri PANRB juga menambahkan bahwa penerapan sistem merit menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia. Hal tersebut sejalan dengan dua prioritas kerja Presiden Joko Widodo, yakni pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan reformasi birokrasi.

Pemberlakuan sistem merit dimulai sejak tahun 2014 melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan (tanpa diskriminasi).

Terdapat delapan aspek yang dinilai dalam sistem merit, yaitu perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, serta sistem informasi. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan ASN yang profesional dan berintegritas dengan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya; pemberian kompensasi yang adil dan layak; mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat; dan melindungi karier ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit. (*)

 
Share: